Headline-news.id Situbondo, Rabu 9 Juli 2025 — Gelombang kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali mencuat. Sorotan tajam kali ini datang dari para aktivis senior lintas elemen, yang secara terbuka menyampaikan kekecewaan mereka atas rendahnya daya serap anggaran daerah tahun 2025. Bertempat di Gedung DPRD Situbondo, mereka menggelar audiensi langsung dengan anggota dewan dan perwakilan Dinas PUPP, menyampaikan protes serta kekhawatiran mendalam atas potensi hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026.
Dalam forum terbuka yang berlangsung siang hingga sore hari, para aktivis menyuarakan berbagai persoalan yang muncul akibat kelambanan realisasi APBD. Amirul Mustafa, aktivis vokal yang dikenal kritis terhadap kebijakan daerah, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun, serapan anggaran baru berkisar di angka 35 persen. Itu pun, lanjutnya, mayoritas hanyalah untuk belanja pegawai, bukan program pembangunan.
“Ini bukan semata angka, ini soal tanggung jawab publik. Kalau begini terus, pusat bisa saja menarik kembali DAK Situbondo tahun depan. Rakyat dirugikan, pembangunan macet,” ungkap Amir.
Amir menyoroti persoalan utama bukan pada tataran teknis, melainkan pada kepemimpinan. Ia menyebut ada indikasi kuat bahwa pemerintah baru enggan melanjutkan program-program pemerintahan sebelumnya karena faktor ego politik. Hal ini membuat banyak kegiatan tertunda atau bahkan dibatalkan, meski sudah teranggarkan.
“Pemerintah daerah seolah lebih peduli pada citra dan gengsi politik daripada menyelamatkan kepentingan rakyat. Ego itu yang bikin serapan anggaran lumpuh,” tegasnya di hadapan anggota Komisi III DPRD.
Kritik tajam juga datang dari Eko Febriyanto, Ketua Umum LSM SITI JENAR, yang menuding DPRD Situbondo gagal menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, lembaga legislatif terlalu diam, padahal mereka memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
“Kalau DPRD hanya duduk manis dan ikut alur eksekutif, maka pengawasan tidak berjalan. Rakyat butuh wakil, bukan penonton!” ujar Eko lantang.
Lebih jauh, Eko menyinggung peran beberapa anggota dewan yang justru terlibat dalam kegiatan proyek aspirasi seperti Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas). Menurutnya, keterlibatan legislatif dalam pengelolaan proyek merupakan bentuk konflik kepentingan yang nyata dan bisa melemahkan fungsi kontrol terhadap eksekutif.
“Mereka lebih sibuk urus proyeknya sendiri, ketimbang mengawasi Pemkab. Padahal DPRD digaji rakyat, bukan untuk menjadi pelengkap penderitaan birokrasi,” tambah Eko.
Audiensi yang berlangsung selama lebih dari dua jam itu menghasilkan tujuh butir poin desakan, yang dirumuskan oleh para aktivis dan masyarakat sebagai berikut:
1. DPRD Situbondo wajib memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025.
2. Realisasi anggaran semester pertama baru 35 persen, dengan dominasi belanja pegawai.
3. Warga Situbondo menghadapi kebutuhan mendesak akan pekerjaan, pendapatan, dan biaya pendidikan menjelang ajaran baru.
4. Kegiatan yang belum dibelanjakan seharusnya bisa segera dimasukkan dalam perubahan anggaran sebelum PAPBD.
5. Masyarakat kecil sangat terdampak akibat lambannya pelaksanaan program anggaran, terutama sektor infrastruktur dan bantuan sosial.
6. DPUPP harus merealisasikan kegiatan fisik yang telah direncanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
7. Ketidaksesuaian perencanaan teknis harus segera dikoreksi dalam PAPBD agar kegiatan tidak terbengkalai.
Para aktivis juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Mereka mendorong agar data serapan anggaran diumumkan secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi dan kontrol sosial.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun pimpinan DPRD terhadap tuntutan dan kritik tajam yang disampaikan dalam forum tersebut.
Sementara itu, dinamika antara masyarakat sipil dan institusi formal pemerintahan semakin menunjukkan adanya ketegangan. Ketidaktegasan dalam mengelola keuangan daerah dikhawatirkan akan memperparah stagnasi pembangunan dan memperlebar ketimpangan pelayanan publik di Kabupaten Situbondo.
(Tim Investigasi – Sitijenarnews Group / Biro Situbondo)
