SITUBONDO – Proyek pemeliharaan Ruas Jalan Kilensari di Desa Kendit, Kecamatan Panarukan, kembali menjadi buah bibir masyarakat. Pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Akka Jaya dengan nilai anggaran Rp 372.887.000 itu diduga kuat berlangsung tanpa pengawasan layak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo.
Insiden pada 11 Desember 2025 tersebut memicu kritik pedas setelah warga mendapati aktivitas pengaspalan dilakukan saat hujan turun dan genangan air masih mengisi badan jalan. Praktik ini jelas bertentangan dengan standar teknis pengerjaan hotmix, yang mensyaratkan kondisi lokasi harus kering dan stabil.
Aktivis Cakra, Yopy, mengaku telah mencoba meminta klarifikasi kepada pihak pelaksana proyek dan pengawas Dinas PUPR berinisial A, namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali.
“Kami sudah temui pengawas Dinas, tapi tidak ada respons. Bagaimana masyarakat bisa percaya kalau pengawasannya saja begini?” tegasnya.
Yopy menilai pengawasan dari dinas bukan hanya lemah, tetapi sudah masuk kategori bobrok dan tidak profesional. Ia menambahkan, pengerjaan hotmix saat hujan bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi bisa berdampak langsung pada kualitas infrastruktur.
Menurut penjelasan aktivis tersebut, pengerjaan aspal saat kondisi basah akan mengakibatkan daya rekat berkurang sehingga jalan mudah terkelupas dan cepat rusak. Ironisnya, praktik semacam ini justru diduga dibiarkan oleh pihak pengawas.
“Dalam aturan sudah jelas, hotmix tidak boleh dikerjakan saat hujan. Kalau tetap dipaksakan, hasilnya pasti buruk. Ini malah dibiarkan,” ujar Yopy.
Selain persoalan waktu pengerjaan, Yopy juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, khususnya pada ketebalan lapisan aspal. Standar yang seharusnya 5 sentimeter, menurutnya, hanya dikerjakan sekitar 3 hingga 4 sentimeter di lapangan.
“Dari ketebalan saja sudah tidak sesuai spek. Ini jelas berpotensi merugikan negara dan mengarah pada dugaan praktik korupsi,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada penjelasan resmi dari Dinas PUPR Situbondo maupun CV Akka Jaya terkait dugaan penyimpangan tersebut. Publik kini menantikan langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan uang negara tidak terbuang sia-sia dan kualitas infrastruktur tetap terjaga.
