Headline-news.id Jakarta Selasa 21 Februari 2023: Pakar dan Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun membongkar soal adanya paket survei elektabilitas seharga Rp100 miliar yang digunakan oleh kandidat calon presiden.
Mulanya dalam kesempatan itu Refly mengomentari fenomena safari Anies di sejumlah daerah yang mendapatkan sambutan baik namun hasil survei elektabilitas Anies paling hanya di peringkat tiga.
Ia menilai lembaga survei makin kehilangan relevansinya dan masyarakat sudah kurang mempercayai hasil survei dari lembaga survei.
Hal tersebut sempat diobrolkan dengan seorang teman. Bahkan, ternyata ada paket survei dengan durasi tertentu dengan harga yang tentu sangat fantastis.
“Saya misalnya baru saja ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang bicara mengenai sebuah fenomena oh rupanya survei itu adalah kontrak satu durasi dan jangan salah membayarnya nggak tanggung-tanggung itu bisa 100 miliar paket survei selama 1 tahun,” ujar Refly, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube pribadi pada Selasa (21/2/2023).
Oleh karena itu, Refly mengaku tidak heran jika ada lembaga survei yang melakukan surveinya satu bulan sekali.
“Jadi jangan heran kalau kita lihat misalnya ada lembaga survei yang melakukan survei itu satu bulan sekali untuk elektabilitas,” ujarnya.
Diungkap Refly dari seseorang yang berkecimpung di dunia survei, biaya untuk melakukan satu kali survei nasional mencapai Rp500 juta.
Tak heran, lembaga survei yang tidak mau menyebutkan sumber dananya bisa dipastikan surveyor tersebut merupakan tim kampanye orang yang membayarnya.
“Jadi bisa dibayangkan bahwa kalau kita bicara survei itu tidak mau menyebutkan sumber dananya maka bisa jadi surveyor tersebut juga tim kampanye calon tertentu yang membayarnya,” ujar Refly.
Senada dengan Beberapa Temuan dan Hasil Riset Tim Investigasi Awak Media Sitjenarnews dan Headline-news, yang dilakukan pada kurun waktu 10 Tahun Terakhir ini yang menemukan dugaan modus layanan survei yang Jauh dari kata profesional. yang mana lembaga survei makin kesini itu kebanyakan sudah menjadi kartel bisnis. Walau tidak semua tapi ini telah menjadi Mayoritas.
Dan Kini kebanyakan lembaga survei juga selalu merangkap menjadi konsultan atau tim pemenangan kontestasi politik baik legislatif maupun pemilihan presiden.
“Lembaga survei melihat demokrasi sebagai pohon bisnis yang menghasilkan laba besar. Siapa saja atau parpol mana kalau ingin sukses dalam berpolitik di negeri ini harus melalui sentuhan mereka (Lembaga Survei) ini.
lembaga survei yang semacam itu menjadi benalu sistem demokrasi Indonesia. Mereka tak independen dan menjadi alat propaganda.
Lembaga survei tumbuh menjadi benalu demokrasi yang menghisap kekuatan buah demokrasi sehingga demokrasi kita tak kunjung berbuah. Mereka (lembaga survei) merilis quick count dengan semangat tidak netral, partisan sebagai alat propaganda kepada Publik.
Padahal dan Seharusnya lembaga survei menjadi pengawal suara suci rakyat. Lembaga survei pantang menjadi alat kampanye Oknum politisi busuk.
Lembaga survei harus berpihak pada rakyat seperti yang terjadi pada pilpres Filipina tahun 1986, yang berbuah perlawanan rakyat menumbangkan diktator Marcos. Bukan sebagai alat pemenangan kontestan saja Seperti yang ada di Negeri kita akhir akhir ini.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitjenarnews dan Headline-news)
