Headline-news.id Jakarta, Minggu 17 Agustus 2025 — Persoalan tata niaga gula nasional memasuki fase yang kian genting. Ribuan ton gula hasil panen petani tebu menumpuk di gudang pabrik gula tanpa terserap pasar. Kondisi ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri gula nasional. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, menyoroti tajam masalah ini dan mendesak pemerintah segera menindak mafia gula rafinasi yang disebut-sebut menjadi penyebab utama stagnasi penyerapan gula rakyat.
“Bagaimana kita bisa bicara swasembada pangan, khususnya gula, jika mafia rafinasi masih dibiarkan? Presiden Prabowo sudah mencita-citakan swasembada gula, tapi upaya itu akan sia-sia jika rembesan gula impor terus membanjiri pasar,” kata Nasim Khan dalam pernyataan resminya.
Fenomena gula rakyat yang tidak terserap pasar kini nyata terlihat di sejumlah pabrik gula di Jawa Timur. Di PG Prajekan, Bondowoso, sebanyak 4.600 ton gula senilai Rp60 miliar masih tertahan. Di PG Assembagoes, Situbondo, 5.000 ton gula bernilai Rp50 miliar belum laku. Situasi serupa terjadi di PG Panji, Situbondo, dengan 2.500 ton gula senilai Rp36 miliar, dan PG Wringin Anom, Asembagus, yang menyimpan 3.900 ton gula tak terserap pasar selama delapan periode terakhir.
Total puluhan ribu ton gula yang menumpuk di gudang pabrik gula ini menjadi bukti nyata bahwa tata niaga gula sedang sakit parah. Petani tidak menerima pembayaran tepat waktu, sementara biaya produksi terus menghimpit.
“Petani tebu menangis. Mereka hanya meminta keadilan, meminta pembayaran yang tertunda lebih dari sebulan. Ada yang sampai menjual aset pribadi, ada yang berutang dengan jaminan pinjaman. Modal mereka habis sebelum musim tanam berikutnya dimulai,” tegas Nasim.
Tak hanya petani, pabrik gula juga berada di ujung tanduk. Gudang penyimpanan penuh sesak, sebagian pabrik bahkan terpaksa menyewa tempat tambahan dengan biaya tinggi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kualitas tebu yang digiling berpotensi menurun karena tidak segera diolah, yang pada akhirnya bisa menimbulkan kerugian berlapis.
Menurut Nasim, kerugian tidak hanya dialami petani dan pabrik gula, tetapi juga merembet ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dijadikan penyangga. “BUMN kita tidak bisa terus-menerus menanggung beban. Kalau praktik mafia rafinasi tidak segera dihentikan, kerugian yang lebih besar tak terhindarkan,” ujarnya.
Nasim Khan menuding, praktik mafia gula rafinasi bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, praktik ini terus terjadi di setiap periode. Mafia diduga memanfaatkan celah tata niaga untuk memasukkan gula rafinasi impor ke pasar konsumsi rumah tangga, padahal seharusnya gula jenis itu hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman.
“Mereka mengatur permainan dari hulu ke hilir. Inilah yang membuat gula rakyat kalah bersaing. Kalau pemerintah tidak tegas, mafia akan terus mengulang praktik yang sama dari tahun ke tahun,” kata Nasim.
Nasim mendesak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Satgas Pangan segera turun tangan. Pemerintah diminta menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar retorika.
“Atas nama petani tebu, saya memohon kebijakan dan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Persoalan gula ini harus segera diselesaikan. Jangan biarkan petani kecil selalu jadi korban permainan segelintir pihak,” tutupnya.
Krisis penumpukan gula rakyat ini kini menjadi sinyal bahaya bagi ketahanan pangan nasional. Jika tata niaga tidak segera dibenahi dan mafia rafinasi tidak ditindak tegas, cita-cita swasembada gula berpotensi tinggal janji di atas kertas, sementara petani terus terjebak dalam lingkaran kerugian.
(Red/Tim)
