Headline-news.id Situbondo, Jatim — Jum’at 5 September 2025:Menjelang bergulirnya sejumlah proyek jasa konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo, pemerhati kebijakan publik sekaligus salah satu pimpinan NGO di Situbondo, Eko Febrianto, kembali melontarkan peringatan keras kepada Bupati Situbondo agar berhati-hati dalam melangkah. Ia meminta agar kepala daerah saat ini tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama dengan pemimpin sebelumnya yang sempat diguncang isu penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Jum’at sore (5/9), Eko menegaskan bahwa dimulainya proyek pengadaan jasa konstruksi bulan ini harus diawasi dengan ketat. Menurutnya, proses perencanaan pengadaan harus dilakukan secara matang, mengacu pada kebutuhan riil daerah, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya. Dan yang Terbaru juga ada perpres 46/2025.
“Prinsipnya jelas: efisien, efektif, ekonomis, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Kalau sampai ada praktik kongkalikong atau permainan proyek di balik layar, itu bukan hanya mencederai rakyat tapi juga bisa berujung pada petaka pemerintahan seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” tegas Eko.
Eko juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahapan pengadaan proyek. Menurutnya, masyarakat berhak dilibatkan baik melalui forum konsultasi maupun mekanisme pengawasan terbuka. “Kalau memang tidak ada titipan, ayo buktikan dengan membuka ruang partisipasi. Jangan sampai publik merasa hanya jadi penonton pembangunan di daerahnya sendiri,” tambahnya.
Selain mengingatkan soal proyek, Eko juga menagih janji politik dan tagline yang selalu digembar-gemborkan Bupati Rio: “Tak Congocoah ben Tak Co’ngeco’ah” yang berarti tidak mau berbohong dan tidak mau mencuri.
“Tagline itu bukan sekadar ucapan manis di spanduk atau baliho. Itu janji moral di hadapan rakyat. Kalau janji ini diingkari, sama saja mempermainkan kepercayaan masyarakat Situbondo,” ujarnya dengan ekspresi serius.
Isu lain yang tidak kalah penting menurut Eko adalah rotasi pejabat eselon II dan III yang saat ini menimbulkan tanda tanya besar. Ia mengingatkan bahwa Bupati pernah berkomitmen untuk melaksanakan mutasi secara terbuka, profesional, dan bahkan berjanji menayangkan proses seleksi secara live streaming agar publik dapat menyaksikan transparansi pemerintahan.
“Janji itu masih jelas kami ingat. Bahwa pejabat yang dipilih harus berintegritas, kompeten, dan punya jaringan luas. Tapi yang terjadi sekarang, pejabat justru dipanggil satu persatu ke pendopo. Ini praktik lama yang seharusnya ditinggalkan, bukan dihidupkan kembali,” kritiknya.
Menurut Eko, mutasi seharusnya memperhatikan rekam jejak, kinerja, kompetensi, serta kualifikasi pendidikan dan pangkat pejabat, bukan karena faktor kedekatan personal, titipan politik, atau kepentingan kelompok tertentu. “Kalau mutasi hanya berdasarkan kedekatan, birokrasi Situbondo akan lemah. Pelayanan publik jadi korban, rakyat lagi yang dirugikan,” tegasnya.
Eko tidak segan menyinggung kembali pengalaman pahit yang pernah dialami Situbondo pada era pemerintahan sebelumnya. Ia mengingatkan bagaimana praktik pengadaan proyek yang tidak transparan, dugaan titipan jabatan, serta lemahnya pengawasan akhirnya membuat nama baik pemerintah daerah tercoreng dan menimbulkan kegaduhan politik berkepanjangan.
“Jangan lupa, kita sudah punya catatan buruk. Di masa lalu, ada proyek infrastruktur yang mangkrak, ada pula pejabat yang terseret kasus karena dianggap tidak transparan. Bahkan, kecurigaan publik yang tidak segera dijawab dengan kerja nyata membuat kepercayaan masyarakat runtuh. Itu semua harus dijadikan pelajaran berharga,” jelas Eko.
Ia menegaskan, sejarah itu seharusnya cukup sekali terjadi, bukan diulang kembali. “Kalau Situbondo ingin maju, pola lama itu harus diputus. Jangan biarkan praktik lama yang sarat kepentingan politik dan permainan proyek merusak kepercayaan rakyat lagi,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Eko memberikan peringatan keras kepada penguasa saat ini. Ia menegaskan bahwa dirinya dan elemen masyarakat lainnya tidak akan tinggal diam apabila melihat ada praktik penyimpangan baik dalam pengadaan proyek maupun mutasi pejabat.
“Kalau prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas ini diabaikan, jangan salahkan kami menjadi pihak pertama yang berhadapan dengan pemerintah daerah. Kami siap turun langsung, baik di jalur advokasi maupun gerakan rakyat, demi menjaga Situbondo dari kerusakan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya dengan nada tegas.
Pernyataan Eko ini menegaskan bahwa publik Situbondo masih menaruh perhatian besar terhadap integritas pemerintahan. Bupati dan jajarannya kini dituntut membuktikan apakah janji-janji perubahan yang mereka usung hanya sekadar retorika, atau benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang transparan, profesional, dan berpihak pada rakyat.
(Red/Tim-Biro Siti Jenar Group Multimedia Situbondo Jatim)
