Headline-news.id Banyuglugur, Situbondo – Perwakilan warga Desa Banyuglugur kembali meluapkan kegeraman mereka terhadap keberadaan stockpile serbuk kayu (sawdust) milik PT Eksekutif yang berdiri di tengah pemukiman padat penduduk dan persis di samping masjid satu-satunya di desa tersebut. Mereka menilai tuntutan penutupan yang telah berulang kali disuarakan tidak pernah digubris oleh Pemkab maupun DPRD Situbondo.
Sabtu (20/9/2025) pukul 10.00 WIB, lima orang perwakilan warga mendatangi Mapolsek dan Koramil Banyuglugur. Mereka menyampaikan keberatan sekaligus pemberitahuan resmi bahwa aktivitas mendatangkan serbuk kayu masih berlangsung, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan penghentian.
“Kesepakatan sudah jelas, aktivitas dihentikan. Tapi kenyataannya serbuk masih masuk. Kalau tidak segera ditutup, kami akan menutup paksa,” tegas perwakilan warga.
Siang ini, perwakilan warga Banyuglugur kembali geram. Mereka menegaskan desakan penutupan stockpile sawdust tersebut dan bahkan mengancam akan menutup paksa aktivitas jika pemerintah dan pihak terkait tetap diam.
Pertemuan Siang ini Difasilitasi Aparat:
Polsek Banyuglugur bersama Koramil dan pihak kecamatan berinisiatif menengahi persoalan. Pada Minggu (21/9/2025), digelar pertemuan yang dihadiri Kapolsek Banyuglugur Iptu Teguh Santoso, Danramil Kapten Rahman, dan Camat Suwiryo.
Namun, pantauan awak media menunjukkan forum tersebut tak menghasilkan kata sepakat. Warga tetap menolak keberadaan stockpile sawdust, apapun alasannya.
Warga Kembali menegaskan penolakan bukan tanpa alasan:
Lokasi rawan: Stockpile berdiri bersebelahan dengan masjid dan di tengah pemukiman.
Pencemaran: Timbunan serbuk kayu tanpa pengolahan merusak kualitas tanah dan mencemari air.
Bahaya lingkungan: Saat musim hujan, serbuk terbawa aliran air hingga menyumbat drainase.
Ancaman kebakaran: Serbuk kayu mudah terbakar, membahayakan keselamatan warga.
Kesepakatan Pihak Perusahaan dan Takmir Masjid:
Dalam forum tersebut, perwakilan PT Eksekutif Didik Martono (pihak 1) dan perwakilan takmir Masjid Ibnu Hidayat (pihak 2) sempat menyepakati dua hal penting:
1. Perusahaan bersedia menutup aktivitas stockpile serta mengosongkan serbuk kayu sambil menunggu rekomendasi DLH Situbondo.
2. Apapun hasil rekomendasi DLH maupun Komisi III DPRD, perusahaan wajib menyosialisasikan hasilnya kepada warga Banyuglugur.
Meski begitu, mayoritas warga tetap konsisten pada sikap mereka: stockpile sawdust harus ditutup, tanpa menunggu rekomendasi apapun.
Kritik terhadap DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo:
Aktivis Sumyadi Yatim Wiyono, yang getol mendampingi warga, menilai wakil rakyat lamban bertindak. “Komisi III jangan sampai membuat warga kehilangan kepercayaan. Kalau rakyat sudah marah, mereka bisa bertindak sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, “Stockpile ini berdiri di dekat masjid. Kalau DPRD tidak mendengar suara rakyat, lebih baik berhenti saja jadi wakil rakyat.”
Wakil Ketua DPRD Situbondo, Andi Handoko, yang sebelumnya sempat menemui massa aksi pada 15 September lalu, kini tampak pasif. Saat dikonfirmasi lewat telepon, ia berkilah bahwa persoalan sawdust masih dalam proses DLH dan perizinan.
“Proses kasus ini sedang berjalan, mungkin Senin besok ada perkembangan. Tugas kami hanya memberi saran,” ujarnya singkat sebelum menutup telepon dengan alasan sedang menerima tamu.
Padahal, sebelumnya ia ikut turun langsung ke lokasi stockpile bersama anggota DPRD lainnya ntah mengapa sore ini saat dikonfirmasi sore ini terkait hal polemik Stockpail Sawdust yang bersangkutan terkesan menghindar dari pertanyaan awak media.
Senin (15/9/2025) lalu, ratusan warga bersama LSM Siti Jenar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab dan DPRD Situbondo. Aksi tersebut menuntut dua hal utama: penutupan stockpile sawdust di Banyuglugur dan penegakan aturan lingkungan.
Namun hingga kini, aspirasi warga tidak kunjung mendapat tindak lanjut konkret. Situasi di lapangan pun kian memanas, dengan ancaman nyata warga untuk menutup paksa stockpile sawdust jika tidak segera dihentikan.
(Red/Tim Biro Siti Jenar Group Situbondo Jatim)
