Hedline-news.id Situbondo, Jawa Timur — Senin, 15 September 2025: Ratusan warga bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Siti Jenar mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Situbondo, Senin (15/09/2025). Mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan dua tuntutan utama: penutupan stockpile di Banyuglugur serta penertiban aktivitas tambang SIPB yang dinilai merusak lingkungan, infrastruktur, dan merugikan masyarakat.
Dalam orasinya, Sumyadi Yatim Wiyono memaparkan keresahan warga yang tinggal di sekitar stockpile swadus (Serbuk Kayu) . Menurutnya, lokasi penumpukan tersebut berdiri di kawasan padat pemukiman, bahkan hanya berjarak beberapa meter dari masjid dan lahan pertanian.
“Kalau musim hujan, stockpile itu bau. Kiri masjid, kanan pemukiman, selatan pertanian. Ini jelas mengganggu. Pemerintah harus turun tangan, lindungi rakyat,” ujar Sumyadi lantang.
Sekretaris Daerah Situbondo, Wawan Setiawan, menjelaskan bahwa izin stockpile terbit melalui sistem nasional OSS (Online Single Submission), sehingga tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Meski demikian, kata Wawan, Pemkab sudah menindaklanjuti keluhan dengan membentuk tim gabungan yang terdiri dari DLH, Disperindag, dan Satpol PP. Tim tersebut merekomendasikan perbaikan operasional, di antaranya penambahan tembok pelindung, pemasangan jaring (faranet), serta penyiraman serbuk agar debu tidak beterbangan.
“Pihak pengusaha sudah menyatakan kesanggupannya. Meski izin berlaku lima tahun, Pemkab tetap memastikan operasional tidak melanggar aturan dan tetap berpihak pada masyarakat,” tegas Wawan.
Selain persoalan stockpile Serbuk Kayu, Eko Febrianto, Ketua Umum LSM Siti Jenar, Juga mengungkap dugaan pelanggaran dalam aktivitas tambang SIPB. Ia menyebut adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar, kontribusi yang minim terhadap PAD, hingga kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan tambang.
“Kerusakan jalan dari kabupaten sampai nasional menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan biaya perbaikan yang membebani APBD. Tambang SIPB ini bukan memberi manfaat, tapi justru menggerus PAD,” tegas Eko.
Massa aksi diterima oleh Wakil Ketua DPRD Situbondo, Andi Handoko, yang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi warga.
“Besok kami akan turun langsung ke lokasi stockpile bersama anggota dewan. Aspirasi ini akan kami bawa ke rapat resmi DPRD,” kata Andi di hadapan massa.
Aksi berjalan tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, menyebut penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga yang dijamin undang-undang.
Ia juga menanggapi keluhan soal kecelakaan akibat kerusakan jalan. Menurutnya, data Polres Situbondo menunjukkan angka kecelakaan lebih rendah dibanding wilayah tetangga, meski benar bahwa jalan berlubang akibat kendaraan tambang menjadi masalah serius.
“Keluhan masyarakat kami catat. Namun penanganan jalan rusak tetap menjadi ranah Pemkab Situbondo,” ujar Kapolres.
Menepis berbagai tudingan, Eko Febrianto menegaskan bahwa aksi ini tidak berkaitan dengan agenda politik maupun pelantikan Satgas Anti Premanisme yang baru-baru ini dilakukan Pemkab Situbondo.
“Aksi ini murni memperjuangkan hak masyarakat. Framing negatif di media sosial yang menyudutkan gerakan kami tidak benar,” tandas Eko.
Ia mendesak agar izin-izin tambang dan Stockpile Serbuk kayu dievaluasi secara serius, termasuk memastikan titik koordinat sesuai ketentuan dan kewajiban pajak benar-benar dipenuhi.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Pemkab dan DPRD Situbondo, massa membubarkan diri dengan tertib. Aksi ini menjadi sinyal tegas bahwa masyarakat menginginkan pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dibanding kepentingan industri tambang.
(Red/Tim Biro Siti Jenar Group Multimedia)
