SITUBONDO – 13 April 2025, Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan di Situbondo. Kali ini, SDN 1 Mimbaan menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan pungli yang dibungkus rapi dalam label “paguyuban orang tua murid”.
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keresahan yang selama ini dipendam. “Kami dipaksa menyumbang atas nama paguyuban. Tapi tak ada kejelasan dana itu ke mana. Ini bukan gotong royong, ini pemaksaan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Ironisnya, praktik semacam ini bukan kali pertama terjadi. Justru telah menjadi pola berulang, seolah ada sistem terselubung yang menjadikan pungli sebagai “tradisi” tak kasat mata di lingkungan sekolah.
Upaya konfirmasi telah dilakukan tim Media ke pihak Komite Sekolah SDN 1 Mimbaan. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pernyataan yang diberikan. Kepala sekolah juga memilih bungkam, meski sudah dihubungi berkali-kali melalui WhatsApp.
Hal serupa terjadi saat redaksi menghubungi Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Diksas) Dinas Pendidikan Situbondo, Mardi, pada Minggu (13/4) pukul 19.41 WIB. Pesan yang dikirim hanya centang dua, tapi tak berbalas hingga kini.
Padahal, pemerintah pusat hingga daerah sudah jelas melarang segala bentuk pungutan di sekolah, kecuali yang benar-benar sukarela, transparan, dan tidak memberatkan. Presiden RI hingga Kemendikbudristek pun telah berulang kali memperingatkan bahwa pungli di sektor pendidikan adalah pelanggaran serius.
Lalu, sampai kapan praktik ini terus dibiarkan?
Tim Media berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini, demi menghadirkan keadilan bagi para orang tua dan murid. Dunia pendidikan semestinya menjadi tempat tumbuhnya kejujuran, bukan ladang subur pungli yang berlindung di balik kata “paguyuban”.
