Headline-news.id Situbondo Jatim Minggu 4 Mei 2025: Dalam dinamika pembangunan daerah yang berkelanjutan, pemerataan akses dan kewenangan atas pengelolaan sumber daya alam menjadi isu penting yang terus mengemuka. Kabupaten Situbondo, dengan segala potensi dan kontribusinya terhadap kawasan hutan Jawa Timur, kini mengajukan gagasan strategis: pembentukan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Situbondo.
Kabupaten yang memiliki luas wilayah 1.638,50 km² ini secara geografis memanjang dari barat ke timur dan memiliki batas wilayah yang penting: Selat Madura di utara, Selat Bali di timur, serta berbatasan langsung dengan kabupaten-kabupaten besar seperti Bondowoso, Banyuwangi, dan Probolinggo.
Kontribusi Situbondo Terhadap Wilayah Hutan Jawa Timur:
Saat ini, pengelolaan kawasan hutan di Situbondo terbagi dalam tiga KPH:
KPH Probolinggo (2.985,63 ha)
KPH Bondowoso (29.523,29 ha)
KPH Banyuwangi Utara (22.372,42 ha)
Jika dijumlahkan, luas kawasan hutan di bawah wilayah administrasi Situbondo mencapai 54.881,34 hektar, atau lebih dari 54 ribu hektar hutan produksi dan konservasi. Jumlah tersebut belum termasuk kawasan Taman Nasional Baluran dan waduk Bajulmati yang juga berada di wilayah Situbondo.
Namun ironisnya, kabupaten ini tidak memiliki satu pun KPH mandiri. Semua urusan kehutanan diatur dari luar, baik oleh Bondowoso, Probolinggo maupun Banyuwangi. Situasi ini dinilai tidak relevan lagi dengan semangat desentralisasi dan efisiensi pemerintahan.
Alasan Strategis Pembentukan KPH Situbondo:
1. Luas Kawasan Hutan Cukup Signifikan
Dengan luasan lebih dari 50 ribu hektar, Situbondo sudah melampaui batas minimal yang umumnya menjadi syarat pembentukan satu KPH baru.
2. Infrastruktur Sudah Tersedia
Tercatat ada 22 unit rumah dinas dan kantor milik Perhutani yang tersebar di wilayah Situbondo. Artinya, kebutuhan dasar untuk operasionalisasi KPH sudah tersedia, tinggal difungsikan dan ditata ulang.
3. Efisiensi Pengelolaan
Banyaknya campur tangan dari tiga KPH berbeda membuat pengelolaan menjadi tidak efisien, lamban, dan tumpang tindih. Dengan satu KPH Situbondo, pengambilan kebijakan, perencanaan kerja, dan pengawasan akan lebih cepat dan tepat sasaran.
4. Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal
Banyak masyarakat Situbondo yang memanfaatkan lahan hutan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan berbasis kemitraan. KPH lokal akan lebih memahami konteks sosial-ekonomi warga sehingga kebijakan kehutanan akan lebih berkeadilan.
5. Percepatan Program Perhutanan Sosial
Program nasional seperti perhutanan sosial akan lebih mudah dijalankan jika KPH berada langsung di bawah koordinasi pemerintahan lokal.
Aspirasi dari Warga dan Lembaga Masyarakat:
Ketua Umum LSM Siti Jenar, Eko Febriyanto, yang juga Direktur Utama PT Siti Jenar Group Multimedia, menyatakan bahwa saat ini adalah momentum terbaik untuk pembentukan KPH Situbondo.
“Ini bukan hanya soal kewenangan, tapi juga soal keadilan. Situbondo punya hak untuk mengelola hutannya sendiri. Infrastruktur sudah ada, SDM bisa disiapkan, dan masyarakat mendukung,” ungkapnya.
Menurutnya, lembaganya telah melakukan kajian dan siap mendampingi proses transisi pembentukan KPH baru, termasuk penataan batas wilayah kerja dan alokasi sumber daya manusia.
Langkah-Langkah yang Diperlukan:
Untuk mewujudkan KPH Situbondo, perlu ada koordinasi lintas sektor, khususnya dengan:
Perum Perhutani sebagai lembaga pengelola utama hutan negara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai regulator
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Situbondo
LSM dan masyarakat sipil yang menjadi pengawas independen:
Pembentukan KPH Situbondo juga diharapkan menjadi bagian dari program nasional penataan ulang kelembagaan kehutanan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berbasis wilayah administratif.
Penutup:
Wacana pembentukan KPH Situbondo bukan sekadar usulan teknis, tetapi bagian dari visi besar untuk membangun Situbondo yang berdaulat atas sumber daya alamnya. Dengan tata kelola kehutanan yang mandiri, Situbondo dapat menjadi contoh keberhasilan desentralisasi kehutanan di Indonesia.
(Redaksi – Sitijenarnews Group multimedia)
