Situbondo, Senin, headline-news. 27 April 2024*– Proyek rehabilitasi saluran suplesi di Desa Duwet, Kecamatan Penarukan, Kabupaten Situbondo, yang didanai oleh Dana Alokasi Umum (DAU), menuai kontroversi. “Proyek ini diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, dengan ketebalan atau lebar yang bervariasi, “dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diabaikan.
“Proyek yang bertujuan untuk memperbaiki saluran irigasi di Desa Duwet ini justru menjadi sorotan. Berdasarkan laporan yang diterima, ketebalan beton dalam proyek ini bervariasi dan tidak konsisten, menunjukkan adanya penyimpangan dari spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
“Ketua (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia, Fajar gondrong, dan juga beserta jajarannya, telah berulang kali mencoba menemui Kepala Bidang terkait untuk meminta klarifikasi. Namun, setiap kali mereka mendatangi kantor, Kepala Bidang selalu sedang keluar untuk menghadiri acara lain.
Fajar, menyatakan kekecewaannya atas kurangnya transparansi dan pengawasan dalam proyek ini. “Kami sangat berharap proyek ini diperhatikan dengan serius. “Anggaran yang dialokasikan sangat besar, dan harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan “masyarakat.
Fajar, Ketua LSM Penjara Indonesia, menambahkan bahwa pengawasan K3 yang diabaikan juga menjadi perhatian serius. “Pengabaian K3 bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga menyangkut keselamatan para pekerja di lapangan. Kami melihat banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri dengan benar, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja
LSM Penjara Indonesia berencana untuk terus mengawal proyek ini hingga ada tindakan konkret dari pihak terkait. “Mereka menuntut agar ada audit independen yang memeriksa ketidaksesuaian spesifikasi dan penerapan K3 di lapangan.
“Masyarakat Desa Duwet juga berharap agar proyek ini segera ditangani dengan baik. Mereka menginginkan saluran suplesi yang berkualitas dan aman, sesuai dengan anggaran besar yang telah dialokasikan.
“Proyek ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan pembangunan, terutama yang menggunakan dana publik. Ketelitian dalam pengawasan dan keseriusan dalam menerapkan standar K3 harus menjadi prioritas utama agar tidak terjadi hal serupa di masa depan, Ungkap fajar.
(Ba’im)
