Headline-news.id Situbondo, Sabtu 9 Mei 2026 — Bocornya sejumlah poin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola proyek pemerintah di Kabupaten Situbondo. Di tengah belum terbukanya dokumen resmi secara menyeluruh, informasi yang beredar justru semakin memunculkan dugaan adanya lingkar relasi antara kontraktor, aparat, politik, dan kekuasaan daerah.
Sorotan terbesar publik tertuju pada dugaan kerugian negara yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp5 miliar. Jumlah tersebut menjadi perhatian serius karena disebut hanya berasal dari satu kelompok kontraktor yang selama ini dikenal cukup dominan menguasai proyek-proyek pemerintah daerah.
Nama kontraktor yang akrab dipanggil “Koko” kembali menjadi pembahasan utama di tengah masyarakat. Sosok tersebut disebut bukan sekadar pelaksana proyek biasa, melainkan figur yang diduga memiliki jaringan kuat dan pengaruh besar dalam distribusi proyek pemerintah di Situbondo.
Dalam berbagai informasi yang berkembang, “Koko” dikabarkan memiliki relasi dekat dengan aparat penegak hukum (APH), sebagian kalangan legislatif, hingga elit politik yang disebut mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pemerintahan daerah.
Relasi itulah yang kini mulai dibaca publik sebagai pola lama yang selama ini bekerja di balik pengaturan proyek daerah. Banyak pihak menilai, dominasi proyek oleh kelompok tertentu dalam jumlah besar tidak mungkin terjadi tanpa adanya perlindungan dan dukungan kekuatan tertentu.
Dugaan tersebut semakin menguat setelah masyarakat menyoroti mandegnya penanganan kasus proyek Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Situbondo yang sebelumnya sempat ramai menjadi perhatian publik.
Di beberapa daerah lain, persoalan proyek Pokir bahkan telah berkembang hingga tahap penyidikan hukum. Namun di Situbondo, kasus serupa justru dinilai berjalan lambat dan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Situasi ini kemudian memunculkan persepsi publik bahwa ada kekuatan tertentu yang selama ini diduga ikut menjaga agar berbagai persoalan proyek tidak berkembang lebih jauh.
Nama “Koko” kembali disebut sebagai figur yang dikabarkan memiliki kemampuan untuk “mengondisikan” sejumlah persoalan proyek tersebut.
Sebagai konsekuensinya, berkembang dugaan bahwa sebagian proyek Pokir DPRD dan anggaran di lingkungan Sekretariat Dewan berada dalam lingkar penguasaan kelompok yang sama.
Tidak hanya itu, sejumlah proyek lain yang disebut sebagai bagian dari “jatah pengamanan” pihak tertentu juga dikabarkan dikerjakan oleh jaringan perusahaan yang terafiliasi.
Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, kelompok kontraktor tersebut bahkan disebut menguasai pekerjaan proyek dengan nilai mencapai sekitar Rp30 miliar.
Nilai fantastis itu diperoleh melalui berbagai perusahaan berbentuk CV yang diduga saling berkaitan. Sedikitnya terdapat delapan CV yang disebut berada dalam jaringan kelompok tersebut.
Selain perusahaan yang disebut milik sendiri, ada pula dugaan penggunaan perusahaan pinjam bendera guna memperluas penguasaan proyek pemerintah daerah.
Beberapa proyek infrastruktur yang kini menjadi perhatian publik antara lain proyek Jalan Kalbut, Jalan Elisabeth–Olean, hingga proyek jalan di wilayah Pandean.
Sejumlah pekerjaan tersebut disebut masuk dalam daftar proyek yang menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan BPK.
Penumpukan proyek dalam jumlah besar pada satu kelompok rekanan membuat masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan dan distribusi pekerjaan pemerintah daerah.
Publik menilai, apabila proyek pemerintah terus berputar pada kelompok tertentu dari tahun ke tahun, maka sangat sulit mengatakan bahwa sistem pengadaan berjalan secara sehat, terbuka, dan kompetitif.
Walaupun hubungan langsung antara kontraktor, aparat penegak hukum, legislatif, elit partai, dan pihak eksekutif memang tidak mudah dibuktikan secara formal, pola yang muncul secara berulang dianggap cukup untuk membangun dugaan adanya relasi kepentingan tertentu.
Kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah muncul kabar bahwa nilai temuan awal BPK yang disebut mencapai lebih dari Rp5 miliar, akhirnya dapat ditekan menjadi tidak sampai Rp2 miliar.
Informasi mengenai dugaan adanya negosiasi atas nilai temuan tersebut langsung memantik pertanyaan besar terkait independensi pengawasan dan pemeriksaan proyek pemerintah daerah.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah Pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya terkait komitmen terhadap kontraktor bermasalah.
Sebelumnya, Bupati Situbondo pernah menyampaikan komitmen untuk memberikan sanksi tegas dan melakukan blacklist terhadap kontraktor nakal yang dianggap merugikan daerah.
Namun hingga kini, masyarakat masih menunggu apakah komitmen tersebut benar-benar akan diwujudkan secara nyata tanpa pandang bulu.
Sebab apabila kontraktor yang selama ini disebut dekat dengan elit politik tetap aman dan tidak tersentuh sanksi, maka persepsi mengenai adanya kontraktor “untouchable” atau kebal hukum akan semakin menguat di tengah masyarakat.
Persoalan ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut angka kerugian negara semata, tetapi juga menyentuh persoalan moral tata kelola pemerintahan daerah.
Karena bagi masyarakat, pengembalian kerugian negara mungkin dapat menyelesaikan aspek administratif. Namun hal itu tidak otomatis menghapus dugaan adanya pola relasi kuasa dan permainan proyek yang selama ini dianggap terus tumbuh di balik pembangunan Kabupaten Situbondo.
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan tanpa pembenahan yang serius dan transparan, maka yang perlahan runtuh bukan hanya integritas proyek pemerintah, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum, pengawasan, dan pemerintahan daerah itu sendiri.
(Red/Tim)
