Headline-news.id Bondowoso, Senin 20 Oktober 2025 — Satu lagi langkah nyata kolaborasi pemerintah dan masyarakat kembali terukir di Kabupaten Bondowoso. Bertempat di Aula Polres Bondowoso, Rapat Koordinasi Forkopimda Bondowoso bersama Anggota DPR RI Komisi VI, H. M. Nasim Khan, Direksi PTPN I & V, serta perwakilan tokoh masyarakat se-Kecamatan Ijen digelar dengan agenda besar: memperkuat skema kerja sama strategis dalam pengelolaan kawasan Ijen sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.
Rapat siang itu dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan unsur Forkopimda, antara lain Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid, Ketua DPRD H. Ahmad Dafir, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, Kasdim 0822 Mayor Inf. Tanuri, dan Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono. Dari pihak perusahaan negara, hadir perwakilan PTPN I Regional 5 yang menjadi mitra utama dalam kerja sama produktif dengan masyarakat Ijen.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh H. M. Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang sejak awal konsisten memperjuangkan kemitraan berkeadilan antara PTPN dan warga di kawasan Ijen. Dalam forum tersebut, ia memaparkan hasil sinkronisasi kebijakan nasional dengan dinamika lokal yang sudah berjalan sejak penandatanganan MoU Zona 1, serta menegaskan arah penyempurnaan kerja sama di zona 1 hingga zona 6.
“Hari ini kami bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat Ijen menyampaikan dan membahas skema kerja sama antara PTPN dan masyarakat di zona 1 sampai zona 6. Alhamdulillah semua poin telah disepakati untuk dijalankan bersama,” ujar Nasim Khan di hadapan peserta rapat dan awak media.
Menurut Nasim Khan, kesepakatan ini menjadi pijakan awal menuju kemitraan jangka panjang yang tidak hanya memberi ruang kerja bagi petani, tetapi juga membuka jalur kesejahteraan melalui sistem pertanian berkelanjutan dan model agroindustri yang berpihak pada rakyat.
Dalam arahannya, Nasim Khan menekankan pentingnya penataan data di lapangan yang akan dilakukan dalam waktu satu minggu ke depan. Tahap ini merupakan proses kunci untuk memastikan bahwa setiap lahan, subjek penggarap, dan wilayah kerja sama tercatat dengan benar dan terverifikasi secara hukum.
“Penataan data ini sangat penting. Kita ingin semuanya transparan dan akurat agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Setelah itu, kami akan menunggu keputusan dari direksi PTPN untuk segera ditindaklanjuti di lapangan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa kecepatan keputusan direksi menjadi harapan besar bagi masyarakat yang telah lama menantikan kepastian kerja sama. Bagi warga Ijen, langkah ini tidak sekadar administratif, tetapi simbol dari hadirnya negara di tengah rakyatnya.
Rapat tersebut juga membahas perkembangan kerja sama untuk zona 7 dan 8 di wilayah Kaligedang, yang akan menjadi bagian lanjutan dari sistem kemitraan terpadu antara masyarakat dan PTPN. Menurut Nasim Khan, setiap zona memiliki potensi yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya tetap sama: memberikan kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat Ijen tanpa terkecuali.
“Kerja sama ini harus mencakup semua zona agar manfaatnya adil dan merata. Kita tidak ingin ada ketimpangan antarwilayah. PTPN dan masyarakat harus berjalan bersama dalam semangat gotong royong,” tegas Nasim Khan.
Dalam konteks lebih luas, kolaborasi ini menjadi bagian dari implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berorientasi pada pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Ijen diproyeksikan menjadi salah satu kawasan percontohan pengembangan perkebunan kopi dan hortikultura berkelanjutan yang melibatkan peran aktif masyarakat.
Rapat koordinasi di Aula Polres Bondowoso itu menjadi bukti bahwa kekuatan pembangunan terletak pada sinergi antarelemen bangsa. Pemerintah daerah menjamin regulasi dan stabilitas, BUMN mengelola sektor produktif dengan profesional, sementara masyarakat menjadi pelaku utama yang menjaga kesinambungan di lapangan.
Forkopimda Bondowoso dalam kesempatan itu juga menegaskan kesiapan mereka mengawal hasil rapat hingga tahap implementasi. Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid menyatakan bahwa pemerintah daerah akan terus berperan sebagai fasilitator dan penjaga harmoni antara masyarakat dan pihak korporasi.
Sementara itu, Kapolres AKBP Harto Agung Cahyono dan Kasdim Mayor Inf. Tanuri menyampaikan dukungan penuh terhadap pengamanan sosial, agar seluruh proses pembangunan di kawasan Ijen berjalan tertib, aman, dan kondusif.
Menutup rapat, Nasim Khan mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kebersamaan dan komitmen moral dalam melanjutkan kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa hanya diukur dari proyek fisik, tetapi dari seberapa besar rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupannya.
“Baik kopi, hortikultura, maupun sektor lain, semuanya harus menjadi sarana peningkatan kesejahteraan. Negara hadir untuk rakyat, bukan sebaliknya. Kita ingin kerja sama ini menjadi contoh nasional bahwa pembangunan bisa dilakukan dengan adil dan bermartabat,” pungkasnya.
Rapat berakhir dengan suasana penuh optimisme. Para tokoh masyarakat meninggalkan ruang pertemuan dengan semangat baru: semangat untuk membangun Ijen dengan cara yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. Dari ruang Polres Bondowoso, sebuah babak baru dimulai — babak di mana kemitraan antara rakyat dan negara kembali menemukan bentuk idealnya.
(Redaksi – Tim Biro Siti Jenar Group, Bondowoso, Jawa Timur)
