SURABAYA, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026) – Di tengah besarnya potensi Indonesia sebagai negara kepulauan, penguatan sektor kemaritiman dinilai tidak lagi cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik pelabuhan atau penambahan armada transportasi laut. Tantangan yang jauh lebih besar adalah membangun tata kelola yang terintegrasi antar-Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga seluruh mata rantai logistik nasional mampu bekerja secara efektif, efisien, dan saling mendukung. Perspektif tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI di Provinsi Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Bertempat di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Surabaya, Jalan Perak Timur Nomor 620, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Komisi VI DPR RI menggelar forum strategis bersama jajaran Kementerian BUMN dan para pimpinan perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di sektor pelabuhan, pelayaran, galangan kapal, hingga pengelolaan aset negara. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penyelarasan arah kebijakan dalam memperkuat ekosistem maritim nasional.
Kunjungan kerja tersebut berlangsung melalui rangkaian agenda yang dimulai sejak pagi hari. Rombongan Komisi VI DPR RI berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 Gate 5 menuju Surabaya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA-322. Setelah tiba di Bandar Udara Internasional Juanda pukul 10.25 WIB, rombongan melaksanakan transit di VIP Room, dilanjutkan Salat Jumat dan makan siang sebelum memasuki agenda inti pada pukul 13.00 WIB.
Dalam forum yang mengangkat tema “Peran Strategis BUMN dalam Pengembangan Transportasi Laut, Infrastruktur Pelabuhan serta Konsolidasi BUMN Galangan Kapal Dalam Mendukung Ekosistem Maritim Nasional,” Komisi VI DPR RI mendalami berbagai isu strategis yang berkaitan dengan masa depan sektor maritim Indonesia.
Pembahasan tidak hanya menyentuh pengembangan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan layanan transportasi laut, tetapi juga menyoroti pentingnya membangun sinergi antar-BUMN sebagai fondasi terciptanya sistem logistik nasional yang lebih efisien. Dengan koordinasi yang semakin kuat, distribusi barang diharapkan menjadi lebih cepat, biaya logistik dapat ditekan, konektivitas antarpulau semakin baik, serta pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dapat dipercepat.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI menerima paparan dari Eselon I Badan Pengelola BUMN, Managing Director PT Danantara Asset Management, Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Kehadiran seluruh perusahaan strategis tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kemaritiman tidak dapat dilaksanakan secara sektoral. Setiap BUMN memiliki peran yang saling berkaitan, mulai dari pembangunan dan pengelolaan pelabuhan, penyediaan layanan pelayaran, pembangunan kapal nasional, hingga pengelolaan aset yang mendukung keberlanjutan investasi di sektor maritim.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan terhadap proses konsolidasi BUMN galangan kapal. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kapasitas industri perkapalan dalam negeri, memperkuat kemampuan produksi kapal nasional, meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk dan teknologi luar negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. H. M. Nasim Khan, menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan implementasi fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang berada dalam ruang lingkup Komisi VI.
Ia menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI memiliki kewenangan pengawasan di bidang perdagangan, perindustrian, investasi, persaingan usaha, koperasi, UMKM, standardisasi nasional, perlindungan konsumen, serta Badan Usaha Milik Negara. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai transformasi BUMN sektor maritim menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur III meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo tersebut menyampaikan bahwa melalui kunjungan kerja reses ini, DPR RI berharap memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual BUMN sektor kemaritiman, berbagai tantangan yang masih dihadapi, serta kebutuhan kebijakan yang perlu diperkuat pada masa mendatang.
Menurut Nasim Khan, Indonesia memiliki modal geografis yang sangat besar untuk menjadi poros maritim dunia. Namun, potensi tersebut hanya akan memberikan nilai tambah apabila didukung oleh sistem transportasi laut yang modern, pelabuhan yang berdaya saing, industri perkapalan yang kuat, serta kolaborasi antarlembaga yang berjalan secara harmonis.
Setelah seluruh rangkaian agenda selesai, rombongan Komisi VI DPR RI dijadwalkan kembali ke Jakarta pada pukul 18.00 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-313 dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 sekitar pukul 19.40 WIB.
Kunjungan kerja ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan sektor kemaritiman tidak hanya menjadi agenda pembangunan infrastruktur, tetapi juga merupakan bagian dari strategi nasional dalam membangun konektivitas, meningkatkan daya saing ekonomi, memperkuat industri dalam negeri, serta memastikan BUMN mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia sebagai negara maritim yang modern dan berkelanjutan.
(Red/Tim)
